Penerapan Kartu Tani diyakini dapat menekan penyalahgunaan pupuk bersubsidi. Foto/Dok.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, menggelar sosialisasi penerapan Kartu Tani. Penerapan program Kartu Tani ini diharapkan menjadi solusi kekurangan pupuk subsidi yang kerap terjadi.

Peserta sosialisasi para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Camat, Wali Nagari, Koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Distributor dan pemilik kios pupuk bersubsidi.

Asisten II Netty, mengatakan sekitar 70% luas wilayah padang pariaman merupakan lahan pertanian. Lahan tersebut dikelola kelompok tani sebanyak 1.530 kelompok, dan tersebar di 17 Kecamatan dan 103 Nagari.

Disebutkan Yulisman, sektor pertanian merupakan pilar kesejahteraan masyarakat Padang Pariaman. Ketersedian pupuk bagi petani merupakan hal penting untuk meningkatkan produktivitas.

"Kita paham saat ini petani sulit mendapatkan pupuk bersubsidi dimaksud. Tetapi kelangkaan pupuk bukan hanya terjadi di Padang Pariaman, namun juga terjadi di sejumlah Kabupaten/Kota di Sumbar," katanya, Kamis (24/10/2019).

Yulisman mengungkapkan, kelangkaan pupuk terjadi akibat realisasi alokasi pupuk dari APBN tidak sampai 40% dari kebutuhan petani Padnag Pariaman yang direalisasikan Kementerian Pertanian. Dimana realisasi ketersedian alokasi pupuk subsidi tahun 2019 untuk Kabupaten Padang Pariaman hanya 18.854 ton, hanya 32,5% dari kebutuhan. Semua itu disebabkan kurang optimalnya oengusulan elektronik rencana depenitif kebutuhan kelompok (e-RDKK) yang disalurkan 6 distibutor.

"Penerapan sistem Kartu Tani akan memberikan manfaat menjamin, bahwa hanya petani yang terdaftar dan menyusun RDKK aktif yang dapat membeli pupuk di kios pengecer," ujarnya.