Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Nomor 113 Tahun 2014. Definisi Keuangan Desa menurut Permendagri 113/2014 adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Sedangkan dalam peraturan terbaru Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, definisi keuangan desa tidak ...

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Pasal 17 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Nagari yaitu urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat ...

bahwa untuk menopang perekonomian masyarakat, Pemerintah Nagari meakukan upaya pelatihan (kursus) bagi masyarakat yang berpotensial. ...

bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah nagari, masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang serta peran aktif dari orang tua dan keluarga melalui pengembangan Nagari Layak Anak. ...

bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, pemerataan kesempatan berusaha dan peningkatan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Nagari Pauh Kambar berkewajiban melaksanakan pembangunan kepariwisataan yang sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, sosial dan budaya yang hidup di masyarakat dan kelestarian lingkungan. ...

PERNA KEWENANGAN HAK ASAL USUL NAGARI ...